Menuju Polindes Mandiri |
Ditulis Oleh administrator | |
Monday, 12 May 2008 | |
Dinkes-Bonbol : Pondok Bersalin Desa (Polindes) adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang merupakan wujud nyata bentuk peran serta masyarakat didalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak lainnya, termasuk KB di desa. Latar Belakang Sebagai bentuk peranserta masyarakat, polindes seperti halnya posyandu, dikelola oleh pamong setempat, dalam hal ini kepala desa melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Namun berbeda dengan posyandu yang pelaksanaan pelayanan dilakukan oleh kader dan didukung oleh petugas puskesmas, polindes dalam pelaksanaan pelayanannya sangat tergantung pada keberadaan bidan. Hal ini karena pelayanan di Polindes merupakan pelayanan profesi kebidanan. Pada Tahun 2008 ini, dari 134 desa di wilayah Kabupaten Bone Bolango hanya sekitar 33 % yang memiliki Polindes. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tenaga bidan desa. Berdasarkan rekapitulasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) cabang Bone Bolango, jumlah bidan desa sampai dengan saat ini adalah 57 orang. Walaupun Polindes di wilayah Kabupaten Bone Bolango belum merambat ke semua desa tetapi di dalam perkembangannya sangat signifikan. Pada tahun 2006, capaian Polindes Purnama hanya 13,2 %, di Tahun 2007 meningkat menjadi 32,7 %. Hal yang menjadi faktor pendukung tumbuh kembang Polindes di Kabupaten Bone Bolango antara lain : dukungan pemerintah daerah setempat, kerjasama lintas sektor dan lintas program (KIA & Promkes), koordinasi yang baik antara puskesmas dengan Camat dan Kepala Desa, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, keberadaan bidan desa serta ketrampilan dan keramahan bidan desa. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat tumbuh kembang Polindes antara lain kesulitan mendapatkan lokasi yang strategis, kesulitan menggali peran serta masyarakat, bidan tidak tinggal di desa, budaya masyarakat melahirkan di tolong oleh dukun dan melahirkan dirumahnya sendiri. Stratifikasi Polindes Dalam menganalisa pertumbuhan Polindes harus mengacu kepada indikator tingkat perkembangan Polindes yang mencakup beberapa hal : 1. Fisik Tempat yang disediakan oleh masyarakat untuk polindes perlu memenuhi persyaratan antara lain :
Idealnya suatu polindes mempunyai bangunan sendiri dan memenuhi persyaratan di atas, namun dalam kenyataannya mungkin saja polindes masih menumpang di salah satu rumah warga atau bersatu dengan kediaman bidan di desa. 2. Tempat tinggal bidan desa Keberadaan bidan di desa secara terus menerus (menetap) menentukan efektifivitas pelayanannya, termasuk efektivitas polindes. Selain itu, jarak tempat tinggal bidan yang menetap di desa dengan polindes. Bidan yang tidak tinggal di desa dianggap tidak mungkin melaksanakan pelayanan pertolongan persalinan di polindes. Untuk mempercepat tumbuh kembang Polindes bidan harus selalu berada/tinggal di desa dan lebih banyak melayani masalah kesehatan masyarakat desa setempat. 3. Pengelolaan polindes Pengelolaan Polindes yang baik akan menentukan kualitas pelayanan, sekaligus pemanfaatan pelayanan oleh masyarakat. Kriteria pengelolaan polindes yang baik antara keterlibatan masyarakat melalui wadah LPM dalam menentukan tarif pelayanan. Tarif yang ditetapkan secara bersama, diharapkan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memanfaatkan polindes, sehingga dapat meningkatkan cakupan dan sekaligus dapat memuaskan semua pihak. 4. Cakupan persalinan Tinggi rendahnya cakupan persalinan dipengaruhi banyak faktor, diantaranya ketersediaan sumberdaya kesehatan termasuk didalamnya keberadaan polindes beserta tenaga profesionalnya, yaitu bidan desa. Tersedianya polindes dan bidan di suatu desa memberikan kemudahan untuk mendapatkan pelayanan KIA, khususnya dalam pertolongan persalinan, baik ditinjau dari segi jarak maupun dari segi pembiayaan. Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong di polindes, selain berpengaruh terhadap kualitas pelayanan ibu hamil, sekaligus mencerminkan kemampuan bidan itu sendiri baik di dalam kemampuan teknis medis maupun di dalam menjalin hubungan dengan masyarakat. Cakupan persalinan dihitung secara kumulatif selama setahun. 5. Sarana air bersih Tersedianya air bersih merupakan salah satu persyaratan untuk hidup sehat. Demikian juga halnya di dalam operasional pelayanan polindes. Polindes dianggap baik apabila telah tersedia air bersih yang dilengkapi dengan : MCK, tersedia sumber air (sumur, pompa, PAM, dll), dan dilengkapi pula dengan saluran pembuangan air limbah. 6. Kemitraan bidan dan dukun bayi Kader masyarakat yang paling terkait dengan pelayanan di polindes adalah dukun bayi. Karena itu, polindes dimanfaatkan pula sebagai sarana meningkatkan kemitraan bidan dan dukun bayi dalam pertolongan persalinan. Kemitraan bidan dan dukun bayi merupakan hal yang dianjurkan dalam pelayanan pertolongan persalinan di Polindes. Penghitungan cakupan kemitraan bidan dan dukun dihitung secara kumulatif selama setahun. 7. Kegiatan KIE untuk kelompok sasaran KIE merupakan salah satu teknologi peningkatan peran sertaa masyarakat yang bertujuan untuk mendorong masyarakat agar mau dan mampu memelihara dan melaksanakan hidup sehat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, melalui jalinan komunikasi, informasi dan edukasi yang bersifat praktis. Dengan keberadaan polindes beserta bidan ditengah-tengah masyarakat diharapkan akan terjalin interaksi antara antara bidan dengan masyarakat. Semakin sering bidan di desa menjalankan KIE, akan semakin mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup sehatnya, termasuk di dalamnya meningkatkan kemampuan dukun bayi sebagai mitra kerja di dalam memberikan penyuluhan kesehatan ibu hamil. Seharusnya suatu polindes di dalam pelaksanaan kegiatannya telah melakukan KIE untuk kelompok sasaran minimal sekali dalam setiap bulannya. Kegiatan KIE ini dihitung secara kumulatif selama setahun. 8. Dana Sehat/JPKM Dana sehat sebagai wahana memandirikan masyarakat untuk hidup sehat, pada gilirannya diharapkan akan mampu melestarikan berbagai jenis upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat setempat. Suatu polindes dianggap baik bila masyarakat di desa binaannya telah terliput dana sehat, sehingga diharapkan kelestarian polindes dapat terjamin, kepastian untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas tak perlu dikhawatirkan lagi. Cakupan dana sehat dianggap baik bila telah mencapai 50 %. Hasil Kajian Berdasarkan stratifikasi polindes sebagaimana tersebut diatas, telah diperoleh hasil kajian Polindes di wilayah Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan oleh Petugas Promkes Puskesmas dengan teknik observasi lapangan serta wawancara langsung dengan stake holders, masyarakat dan bidan setempat sebagai berikut : - 93,3% Polindes di Kabupaten Bone Bolango sudah memiliki bangunan sendiri dan ditinjau dari segi fisik sudah memenuhi persyaratan. - 40,4 % bidan di Kabupaten Bone Bolango sudah menetap di desa - Pengelolaan Polindes di Kabupaten Bone Bolango sudah memiliki kesepakatan dengan masyarakat setempat, walaupun sebagian besarnya kesepakatan tersebut tidak tertulis. - Sebagian besar cakupan persalinan di Polindes Kabupaten Bone Bolango cukup tinggi (≥ 30%) - 90 % Polindes di Kabupaten Bone Bolango sudah memiliki ketersediaan air bersih dan sumber air serta dilengkapi SPAL. - Cakupan kemitraan antara bidan dan dukun bayi di sebagian Polindes Kabupaten Bone Bolango sudah cukup baik. - Kegiatan KIE untuk Kelompok sasaran di sebagian Polindes Kabupaten Bolango minimal dilaksanakan setiap bulan sekali - Di Kabupaten Bone Bolango telah digalakkan kegiatan yang bernuansa dana sehat di beberapa desa binaan polindes berupa tabungan Ibu Bersalin (Tabulin) serta Dana Sosial Ibu Bersalin (Dasolin). Bahkan di salah satu Polindes cakupan Dasolinnya sudah mencapai 50 %. Kesimpulan dan Saran 1. Berdasarkan hasil kajian Polindes di Kabupaten Bone Bolango menunjukkan bahwa tingkat perkembangan Polindes mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan walaupun sebagian kecil strata Polindes masih Pratama dan Madya. Pada akhir tahun 2008 nanti, dipastikan beberapa Polindes meningkat menjadi Polindes Mandiri apabila cakupan Dana Sosial Ibu Bersalin yang inti kegiatannya bernuansa Dana Sehat sudah mencapai 50 %. 2. Perlu dilaksanakannya Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) untuk membahas Pengelolaan Polindes. |